Merayakan Rutinitas

DOKUMEN PRIBADI


Pada akhirnya, kita memang akan melakukan rutinitas semata. Menggelar hajatan pemilihan, dengan berharap pimpinan ideal didapat. Akan tetapi yang terjadi tetaplah sama. Tak kunjung mendapat pimpinan seperti apa yang diangankan.
Pada tahun 2018 ini, memang akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah di Indonesia. Ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Kita fasih menyebutnya tahun ini sebagai tahun politik.
Yang menjadi persoalan memang, musim pemilihan berjalan begitu-begitu aja. Ajek. Dimuali dengan berbagai tahapan yang menyibukkan panitia, KPU. Tak ketinggalan juga para wartawan menampilkan tiap lekuk informasi. Mulai dari tahapan merebut apa yang disebut rekomendasi dari partai politik. Dinamika saling tikung antar bakal calon untuk merebut rekomendasi dari sang ketua umum. Hingga kabar mahar politik yang seperti kentut. Baunya tercium sejak lama, tapi keberadaannya entah bagaimana.
Kemudian masuk pada tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan pasangan, pengundian nomor urut, masa kampanye, debat pasangan, masa tenang, pemungutan, penghitungan, hingga penetapan. Lalu yang menjadi persoalan kembali adalah dinamika politik yang terjadi. Cara mendapatkan pimpinan yang masih ajek. Begitu-begitu aja.
   Terutama yang menjadi persoalan adalah politik uang. Dimanapun, siapapun tiap kali pemilihan diselenggarakan, ramai-ramai menjadi yang paling lantang meneriakkan tolak. Tolak politik uang. Tapi nyatanya saat mendekati hari H pemungutan suara, peredaran amplop-amplop putih dengan isi lembaran rupiah yang bervariatif, menjejali setiap rumah demi rumah.
Rakyat dipaksa memilih pemimpinnya dari sudut pandang amplop yang diberikan para tim sukses masing-masing calon. Tim sukses atau apa entahlah. Celakanya, perilaku yang demikian itu dikalangan para pemilih belum juga berubah. Bahkan mulai terang-terangan.
Tetapi nanti hanya menggerutu saja bila ada kabar walikota ini terkena operasi tangkap tangan (OTT). Bupati itu tercyduk KPK, gubernur ini terseret kasus, dan sebagainya. Dan itu saya kira wajar terjadi, sebab, memang modal untuk duduk dikursi tak cukup hanya selembar dua lembar rupiah bergambar Soekarno-Hatta. Maka sewajarnya saat sudah duduk di kursi, modal mesti kembali.
Kalau dilihat, memang kita sebagai rakyat, para pemilih, punya andil melahirkan pemimpin-pemimpin yang demikian yang kurang baik. Karena sejak proses pemilihannya pun sudah salah. Mau bagaimana lagi ?
Kini yang perlu dilakukan memang mengubah perilaku. Perilaku pemilih kita yang sembrono dalam menentukan lima tahun kedepan mesti dievaluasi. Tentu sebelum semuanya terlambat. Dalam disiplin ilmu psikologi, ada perubahan perilaku berdasar fungsinya. Perubahan perilaku ini terjadi sebab adanya kebutuhan.   
Kebutuhan itu untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Agar dapat mewujudkan keadilan sosial, dan kemakmuran bagi rakyatnya. Nah kita butuhkah mengubah perilaku? Butuhkan mendapat pimpinan yang ideal. Atau kita hanya akan merayakan rutinitas pemilihan pimpinan saja?
Memang, pemilihan  pemimpin selalu lekat dan fasih diucapkan sebagai pesta demokrasi. Tetapi saya tertarik dengan tesis Najwa Shihab dalam diskusi “Memperebutkan Tahta Jawa”. Yang tak sepakat memilih diksi pesta demokrasi.
Sebab pesta memang identik dengan foya-foya dan bersenang-senang. Namun apakah memilih pemimpin mesti seperti itu. Juga pesta selalu tentang menikmati hari. Sering bikin lupa pentingnya esok hari. Demikian kata putri penulis Tafsir Al Misbah, Prof Quraish Shihab ini. Piye ?


Achmad Ulil Albab,Warga Negara Indonesia

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »