Hindari Pungli Sertifikat Tanah, Begini Caranya


rimanews.com


Lingkar Muria, REMBANG – Pemerintah desa didorong menetapkan biaya pengurusan sertifikat tanah di luar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penetapan biaya itu untuk menghindari pungutan liar bagi warga pemohon program tersebut.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengakui program Prona memang belum bisa mengakomodir keinginan masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah. Namun, setiap tahun pemerintah menambah kuota program yang dulunya bernama Prona itu.

Tahun lalu, Kabupaten Rembang mendapat jatah 17 ribu sertifikat tanah. Jumlah tersebut naik drastis pada tahun ini yang dijatah 40 ribu. Dari jumlah tersebut, tidak semua desa mendapatkan jatah.

Tahun ini ada 30 desa dari lima kecamatan yang mendapat jatah PTSL. Yakni, Kecamatan Sumber, Kaliori, Bulu, Sulang dan Kragan. Itupun tidak semua desa di kecamatan tersebut mendapat jatah.

”Program ini membawa dampak positif bagi warga dari sisi sosial ekonomi. Yang sudah punya sertifikat bisa digunakan mengembangkan usaha. Desa yang sudah siap dan belum masuk tahun ini, bisa mengajukan agar masuk tahun 2019,” jelasnya.

Hafidz mendorong pemerintah desa menetapkan biaya lain-lain di luar PTSL. Seperti harga patok dan kebutuhan lainnya. Karena biaya-biaya itu tidak ditanggung oleh program PTSL.

Biaya lain-lain di setiap desa tentu berbeda. Sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Penetapan biaya di luar PTSL juga untuk menghindari adanya pungutan liar. Hafidz berpesan agar tidak ada pihak yang bermain dengan program tersebut. Karena biaya pengurusan sertifikat tanah dalam program PTSL ditanggung APBN.

”Kalau harga patok seribu ya seribu. Jangan dimainkan. Desa menetapkan biayanya berapa lewat musdes. Itu akan jadi akumulasi biaya yang ditanggung pemohon agar tidak ada masalah,” imbuhnya. (has)


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »