Reses Tahap Pertama 2018, Infrastruktur Jadi Sorotan




PATI – Persoalan infrastruktur menjadi sorotan. Hal itu mengemuka dari rapat paripurna siang kemarin Saqbtu (2/6/2018), dengan agenda penyampaian hasil reses tahap pertama tahun 2018 anggota DPRD Kabupaten Pati di lima daerah pemilihan (dapil).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati Hardi. Sementara itu hasil reses yang dilakukan pada 14 hingga 17 Maret ini dibacakan oleh anggota Komisi D Jamari. ”Hasil reses ini dilakukan untuk melakukan identifikasi persoalan-persoalan dimasyarakat. Yang mana nantinya akan dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Reses yang telah dilakukan di semua dapil di Kabupaten Pati ini, memunculkan sorotan persoalan infrastruktur di Kabupaten Pati. Jalan-jalan yang rusak bahkan dikeluhkan masyarakat di semua dapil.
”Banyak jalan-jalan yang rusak. Masyarakat menghendaki agara pemerintah cepat tanggap jika terjadi banyaknya kerusakan jalan,” kata Jamari membacakan laporan tersebut.
Selain jalan, pembangunan drainase, dan pemasangan lampu penerangan jalan juga muncul. Hal itu diusulkan di dapil 2. ”Ada jalan-jalan yang kondisinya gelap saat malam hari. Sebab minim dan bahkan tak ada lampu penerangan jalannya. Pemerintah diimbau untuk melakukan pengadaan lampu penerangan jalan,” imbuh Jamari.
Tambahan
Menambahi hasil reses tersebut, Ketua Komisi C Awi, turut menambahkan adanya usulan mengenai infrastruktur yang dirasa cukup darurat. ”Sepanjang pantai di Kecamatan Batangan diusulkan supaya di bangun sumur. Hal itu untuk mengurangi sedimentasi, selain itu pengerasan jalan di sekitar tambak juga perlu dilakukan karena itu berkaitan dengan perekonomian. Untuk memudahkan mengangkut hasil pertanian di musim kemarau,” katanya.
Selain permasalahan infratruktur, di bidang pendidikan juga banyak usulan yang disampaikan masyarakat kepada para wakilnya tersebut. Seperti nasib tenaga guru honorer dan juga guru PAUD.  
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati Hardi, mengungkapkan, hasil reses tersebut nantinya akan menjadi pokok pikiran dewan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019. ”Nantinya pokok pikiran ini akan disampaikan secara tertulis kepada Bapeda,” terang Hardi. (hus)



Share this

Related Posts

Previous
Next Post »