Petani Keluhkan Kebijakan Pembatasan Solar Subsidi

Petani di Kecamatan Dukuhseti sedang mengisi solar ke mesin diesel pompa airnya



PATI – Petani resah, setelah muncul kebijakan pembatasan pembelian BBM solar. Sejumlah petani di Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti mengeluhkan hal itu.
Fahrurozi salah satu petani yang mengeluh. Warga RT 6 RW 2 ini mengungkapkan, sangat terbebani dengan kebijakan tersebut. Pasalnya saat ini ia hanya boleh membeli solar di SPBU seharga Rp 50 ribu. Dengan pembatasan itu, ia hanya mendapatkan 9,7 liter solar. Mengingat saat ini harga BBM bersubsisi itu saat ini Rp 5.150 per liter.
Padahal untuk kebutuhan bahan bakar mesin pompa air, sehari dibutuhkan setidaknya 30 liter solar. Itupun harus meminta surat pengantar dari desa. 30 liter solar itu untuk kebutuhan 1 hektar sawah.
”Bahan bakar sebanyak itu diperlukan, mengingat saat ini memasuki musim kemarau. Sehingga tanaman padi membutuhkan suplai air yang cukup, dan itu dipenuhi melalui pompa air,” terang Fahrurozi.
Kesulitan Mengairi Sawah
Fahrurozi menyayangkan, kebijakan pembatasan tersebut berlaku saat tanamannya sudah berusia dua pekan lebih. ”Mungkin kalau tahu bakal ada kebijakan pembatasan solar, saya masih pikir-pikir untuk menanam padi di musim kemarau seperti ini,” imbuhnya.
Menurut Fahrurozi, ia dan petani lain kebingungan menyikapi kebijakan ini. Terlebih pompa air miliknya hampir tidak pernah mati selama musim tanam ketiga (MT III). Mulai dari persemaian hingga panen nanti, dipastikan akan terus membutuhkan air melalui pompa.
Setidaknya, ada 100 hektar sawah di Desa Kembang yang saat ini menanam padi. Harapannya, ada solusi dari pemerintah bagi para petani untuk mendapatkan solar. ”Atau mungkin kami dibuatkan bendungan sehingga pada musim kemarau tidak kesulitan mendapatkan air. Padahal dulu pernah ada kabar akan ada penyodetan bendungan Tompe Gunung ke desa kami,” ujarnya.
Sementara Juremi, Kepala Desa Kembang menuturkan mengenai kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan pembatasan solar itu berlaku mulai pertengahan Agustus lalu. ”Kami hanya memberikan surat pengantar untuk pembelian solar di SPBU. Surat tersebut menyatakan bahwa warga kami benar-benar petani. Kami hanya menjalankan kebijakan dari pusat,” pungkasnya. (pur)


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »