Karena Kita Sendiri yang Menyuburkan Korupsi




Suatu pagi di beranda facebook, seorang teman yang saya kenal sebagai budayawan Kota Jepara menulis status yang mendadak menyentak nurani. Statusnya pagi itu berbunyi. “Munafik, kita benci korupsi tapi tidak menolak politik uang”.
Dalam statusnya tersebut, teman saya itu secara terang mengajak kita untuk menolak politik uang di segala pesta demokrasi. Dari pemilihan kepala desa, pemilihan umum legislatif, juga pemilihan presiden dan wakil presiden.
Jika dirasakan, politik uang memang sudah mendarah daging di negeri ini. Entah di luar negeri sama atau tidak. Di masyarakat desa, sering saya mendengar dalam sebuah pergunjingan-pergunjingan di warung kopi, di teras rumah, sampai pematang sawah, ada istilah yang sangat lumrah sekaligus menjadi ugeman tiap pesta demokrasi digelar. Segala tingkatan pesta demokrasi.
Ra wek ra obos. Artinya tidak ada uang tidak nyoblos. Begitu memang yang sudah dianut sebagian besar masyarakat kita. Saya menyebut sebagian besar, karena saya yakin masih ada orang-orang yang berfikir cerdas. Mereka akan memilih siapa yang memberinya uang.
Tidak salah bagi mereka penganut ugeman itu. Mereka memiliki sebuah pembenaran sendiri menjalankan keyakinannya tersebut. Baginya, pesta demokrasi adalah panen amplopan, tentu beserta lembaran rupiah yang nilainya beragam. Tergantung seberapa tebal kantong para calon tersebut.
Hal itu sendiri didasari kekesalan masyarakat akan pemimpin atau wakil (dalam hal pemilihan legislatif, DPR). Sudah lazim memang, para calon-calon tersebut akan sedemikian mendekat dengan rakyat, mengobral janji-janji manis yang lebih sering tidak ditepatinya ketika ambisi politik mereka terpenuhi. Masyarakat kita menjadi geram. Maka, pembenaran untuk mloroti kantong para calon tersebut sahih adanya.
”Lha bagaimana lagi, ketika mereka jadi ya banyak lupanya dengan kami,” begitu kalimat yang sering terlontar.
Celakanya, perilaku yang semacam itu menjadi bumerang. Kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu yang telah dipublikasikan ke publik menyebutkan, selain karena perilaku, biaya pemilihan yang mahal menjadi penyebab tingginya angka tindak pidana korupsi di negeri ini.
Pada tahun ini sendiri ada 109 perkara korupsi yang ditangani lembaga anti rasuah ini. Dari sejumlah kasus tersebut, KPK telah memproses 98 kepala daerah yang diduga terlibat, dari yang diproses tersebut 18 lainnya sudah resmi memakai rompi oranye. Tersangka.
Hasil penelitian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan penyebab korupsi kepala daerah itu disinyalir karena monopoli kekuasaan, lemahnya akuntabilitas, juga karena biaya pemilihan yang mahal.
Sementara itu, Bawaslu juga menyebutkan jika politik uang diakui masih kerap terjadi saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Politik uang terjadi saat masa kampanye, masa tenang, hingga saat pemilihan. Tentu kita sangat mafhum dengan istilah “serangan fajar”. Ya begitu itu.
Lebih menyedihkan lagi, laporan yang dilansir dari detik.com, yang menyebutkan ada 900 kepala desa yang ditangkap. Karena apa ? Presiden Jokowi menyebut karena ratusan kepala desa tersebut menyelewengkan dana desa.
Hal ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Tindak pidana korupsi, kini telah menjadi sebuah bencana. Tidak hanya sebatas kasus kriminal biasa. Korupsi adalah bencana moral, juga bencana budaya.
Kenapa sampai disebut bencana moral dan budaya. Ramai-ramainya perilaku korupsi ini boleh dibilang sebagai satu kesatuan mata rantai. Jika menilik karena biaya pemilihan yang mahal, ini terjadi karena para pemilih membuka diri untuk membuat biaya pemilihan menjadi mahal melalui serangan-serangan amplop yang kadang membabi buta. Hak suara bisa dibeli. Dan para pemilih kita mudah sekali mengobralnya.
Pada akhirnya, saya memang harus mengkambing hitamkan politik uang sebagai salah satu biang korupsi. Korupsi menjadi subur karena politik uang. Sedang kita para pemilih sangat berjasa menyuburkan tanaman-tanaman korupsi itu, tentu melalui satu ugeman di atas bukan. Dan kini kita telah sedikit-banyak memanen tanaman korupsi kita itu. Apa yang kita panen, saya kira pembaca bisa merasainya sendiri. (Achmad Ulil Albab)



Share this

Related Posts

Previous
Next Post »