BUMDes Pati Jadi Rujukan DPRD Tuban

Anggota Komisi A DPRD Tuban ketika berkunjung ke DPRD Pati


PATI - Komisi A DPRD Tuban melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pati Rabu (27/2/2019).  Kunjungan itu dilakukan untuk belajar mengenai pengentasan kemiskinan di daerah. Melalui program (Badan Usaha Milik Desa) BUMDes. Dimana hampir 100 persen desa di Pati memiliki usaha tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto menyebut, daerahnya saat ini masih menempati urutan kelima teratas wilayah miskin di Jawa Timur. Padahal, kondisi alam Bumi Ronggolawe tersebut memiliki potensi besar. Misalnya kawasan laut. Belum lagi d itopang dengan adanya dana desa.
”Nah kami kesini ingin belajar tentang BUMDes, untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di desa-desa. Dan yang terpenting desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan bisa terentaskan melalui adanya BUMDes,” harapnya.
Rombongan anggota DPRD ini diterima langsung oleh Sekretrais DPRD Pati Bambang Santoso, serta Kepala Bidang BUMDes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aris Haryono.
Aris Haryono menjelaskan, bahwa Kabupaten Pati yang mempunyai desa 401 sudah 100 persen membentuk BUMDes. Dilihat dari sisi jumlah, Pati memang terbesar, tapi dari sisi kualitas juga masih harus lebih ditingkatkan.
Sebab, dari jumlah BUMDes sebanyak itu, 310 di antaranya masih dalam klasifikasi dasar, 90 lainnya berkembang dengan kegiatan usaha berupa koperasi, simpan-pinjam, travel, agen BRIlink, pengelolaan sampah. Khusus yang disebut terakhir, ada di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso.
Sedangkan kegiatan BUMdes lainnya, lanjut Aris Haryono, ada juga  perdagangan, dan peternakan yang meliputi usaha penggemukan sapi maupun kambing. Untuk satu BUMDes yang sudah benar-benar maju, yaitu BUMDes Kletek, Kecamatan Pucakwangi yang mempunyai banyak kegiatan usaha, termasuk mengelola objek wisata desa.
Sampai akhir 2018 lalu, aset yang dimiliki BUMDes terslebut mencapai Rp 1 miliar sehingga bisa memberikan laba keuntungan kepada desa lebih dari Rp 50 juta. ''Hal itu harus dilakukan, karena modal BUMDes yang bersangkutan berasal dari bantuan dana desa. Ini yang harus dilakukan oleh desa-desa lainnya juga,'' jelasnya. (hus)


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »