Bupati Haryanto : Rumah Sakit Jangan Melulu Mikir Profit





Bupati Haryanto mengimbau pengelola rumah sakit untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bupati juga menegaskan, dalam hal itu pengelola jangan hanya mengutamakan profit saja. Akan tetapi berorientasi pada pasien juga.

Hal itu diungkapkan Bupati Haryanto saat menjadi pembicara di seminar manajemen rumah sakit yang digelar RSU Fastabiq PKU Muhamadiyah, di The Safin Hotel Sabtu (4/5/2019).  Pada acara yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Saiful Arifin, Direktur Utama RSU Fastabiq dan jajaran manajemen, Kepala Dinas Kesehatan Pati, BPJS, pimpinan daerah Muhammadiyah Pati serta seluruh pengurus, peserta seminar dari rumah sakit swasta se Pati maupun para tenaga medis dan non medis serta tamu undangan.

Seminar ini mengangkat tema "Manajemen casemix dan pendekatan lean hospital untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas rumah sakit di era UHC JKN berbasis manjemen kinerja yang result oriented".

"Dengan tema ini, kalau dimaknai adalah dalam rangka kelola rumah sakit yang tidak hanya berorientasi pada profit saja tetapi juga pasien," terangnya.

Sebagai narasumber, Bupati Haryanto juga mengungkapkan, tidak mungkin semua program yang ada berjalan dengan mulus dan pastinya ada kendala. Termasuk JKN tersebut.

"Hambatan ini tidak akan menjadi persoalan besar, manakala masing-masing pihak saling memahami terhadap program yang diluncurkan oleh pemerintah. Karena sejak Program JKN  diluncurkan pemerintah, di satu sisi masyarakat menikmari dan masih ada problem," ungkapnya.

Meski demikian menurut bupati, semua persoalan yang terjadi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Kegiatan seperti seminar atau pertemuan yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Daerah (Pemda), bertujuan agar pengelola rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan memiliki acuan untuk pengelolaan yang baik.

Dengan diluncurkannya UU tentang JKN yakni UU No. 04 tahun 2011 yang diperbarui dengan Perpres, Permenkes dan lainnya, pemerintah daerah tidak tinggal diam, termasuk menangkap maksud regulasi itu, apa yang harus dinikmati rakyat, apa yang dinikmati rakyat indonesia.

Meski ada sedikit kendala yang sampai saat ini masih terjadi seperti pembiayaan, rujukan dan sebagainya semuanya bertujuan untuk pemerataan. Sehingga dari keberadaan JKN tidak lain adalah untuk berikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat agar bisa dinikmati semua lapisan.

"Dengan demikian fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Fastabiq diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab JKN yang menanggung adalah negara, jadi pengelola fasilitas kesehatan tidak usah khawatir," himbaunya.

Lebih lanjut bupati mengatakan, asuransi kesehatan sosial menjamin kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sudah menjamin dengan konsekuensinya, bagi rumah sakit yang ada termasuk RSU Fastabiq harus berikan pelayanan terbaik.

Kewajiban kepesertaan diharapkan paling tidak hingga 95%. Namun di Kabupaten Pati, baru mencapai 82,21%. Bupati menerangkan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Pati sejumlah 1,3 juta, yang tercakup baru 1.076.888. Sehingga kekurangannya akan dipenuhi secara bertahap.

"Meski dengan ini kemarin sempat ada polemik karena ada surat edaran dari Kementerian maupun BPJS ada rujukan berjenjang yang menguntungkan dan ada yang dirugikan. Tetapi semua itu butuh waktu, karena semua regulasi pastinya butuh waktu agar masyarakat maupun instansi terkait bisa sesuai. Sebab dengan sistem yang ada, kita justru bisa saling mengisi antara satu dengan lainnya sehingga bisa seiring dan sejalan," pungkasnya. (ars)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »