Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mari Memeluk Masyarakat Petani

 

Petani sedang memane padi

Oleh : Miftahul Munir*

Seorang bapak mengeluh karena hasil jerih payahnya di sawah tidak kunjung menggembirakan. Biaya produksinya mahal, sedangkan harga jual hasil panen jatuh. Bapak itu mengadu, kisah pilu semacam itu tidak sekali-duakali terjadi. Tidak hanya padi. Hasil pertanian lain seperti kacang tanah, jagung, hingga ketela juga sering jatuh harga panennya. Baru-baru ini harga cabai merah juga sempat jeblok hingga membuat petaninya frustasi. Jangankan dapat untung, balik modal saja tidak.

Cerita di atas berulang kali terdengar. Oleh pemerintah daerah, hingga nasional sektor pertanian terus dibangga-banggakan. “Dijual” dimana-mana. Namun belum ada terobosan yang benar-benar serius untuk mengangkat sektor pertanian untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Indonesia sendiri adalah negara agraris. Sayangnya kita belum sepenuhnya mampu mengelola anugerah alam yang luar biasa di negeri ini. Pekerjaan sebagai petani saat ini terbilang memasuki senjakalanya. Orang-orang tua petani, lebih banyak menjauhkan anak-anak mereka dari pekerjaan ini, mengingat tingkat kesejahteraan yang buruk. Para orang tua lebih mendorong anaknya untuk bekerja kantoran atau menjadi buruh pabrik.

Kondisi ini jelas terlihat dari sensus penduduk tahun 2020, dalam rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 jiwa. Terjadi penurunan populasi petani. Masyarakat petani saat ini sebanyak 33 juta jiwa. Jumlah ini turun drastis dibanding data tahun 2018, dimana masih ada 35 juta petani di negeri ini. Dari jumlah itu hanya 2,7 juta atau sekitar 8 persen petani muda. Rentang usia mereka 20-39 tahun.

Berpihak

Pantas saja pekerjaan sebagai petani ini perlahan mulai ditinggalkan. Di penghujung tahun 2019, seorang anggota DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengirim pesan. Dia memberi kabar, komisinya mengusulkan rancangan peraturan daerah (perda) inisiatif tentang perlindungan petani. "Ini kabar gembira untuk petani. Melindungi kepentingan mereka dan yang paling utama bisa menyejahterakan masyarakat petani yang merupakan mayoritas warga Kabupaten Pati," tulisnya dalam pesan WhatsApp.

Sayangnya raperda tersebut tak kunjung digarap. Sempat masuk dalam program pembuatan perda (propemperda) pada tahun 2020, raperda tersebut harus ditunda pembahasannya.

Padahal perlindungan terhadap petani termasuk kebutuhan mendesak. Apalagi mengingat kabupaten ini berslogan Bumi Mina Tani. Dengan mayoritas masyarakatnya bergantung pada usaha sektor pertanian.

Petani seringkali menjadi "kalah-kalahan". Menjelang musim tanam petani selalu disulitkan dengan masalah pupuk. Mulai pupuk langka, harga yang mahal, hingga obat-obatan lainnya. Celakanya saat musim panen tiba seringkali harga jualnya jatuh. Jangankan untung, balik modal produksi saja tidak.

Pemerintah sepatutnya perlu hadir langsung di tengah-tengah masyarakat petani. Memberikan perlindungan dan kepastian usaha tani. Mulai dari memberi jalan keluar kesulitan pupuk yang tiap tahun menjadi gejolak, biaya perawatan, pemenuhan sarpras pertanian, hingga kepastian harga jual yang tetap menguntungkan. Misalnya membuat semacam program resi gudang atau badan usaha pertanian yang bisa mengelola hasil panen agar harga jualnya bisa stabil.

Sektor pertanian juga dihadapkan pada masalah alih fungsi lahan. Sejak beberapa tahun belakangan, sejumlah investor masuk dan mendirikan sejumlah pabrik. Industrialisasi tentu jangan sampai mengganggu lahan pertanian produktif.

Karena itu sangat diperlukan keberpihakan untuk para petani. Terlebih untuk petani-petani kecil di kampung-kampung. Perlindungan sangat diperlukan. Para wakil rakyat di parlemen baik daerah hingga nasional perlu memberi keberpihakan lebih kepada mereka. Terlebih bagi Partai Demokrat yang dengan tegas mengusung slogan “Berkoalisi dengan Rakyat”.

Slogan ini hendaknya menjadi kerja nyata politikus partai berlambang bintang mercy ini di lapangan. Koalisi dengan petani (mungkin) adalah harga mati. Bukankah politik itu adalah jalan untuk menyejahterakan masyarakat? Melalui serangkaian kebijakan-kebijakan yang diambil dengan lobi-lobi politis dengan mengedepankan asas manfaat untuk masyarakat luas.

Pertanian Sektor Penting

Dikutip dari Media Indonesia, data dari BPS menyebutkan sektor pertanian menjadi sektor penyelamat perekonomian nasional karena pertumbuhannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2020 sangat tinggi, di tengah PDB nasional dan sektor lainya justru turun.

BPS mencatat nilai ekspor produk pertanian pada April 2020 tumbuh sebesar 12,66% dan nilai ekpor pada Juni tumbuh tingi sebesar 18,9% dibanding Mei 2020. Capaian positif bahkan signifikan ini terjadi di tengah lesunya ekspor pada sektor lain.

BPS juga mencatat ekspor pertanian April 2020 sebesar US$0,28 miliar atau tumbuh 12,66% dibandingkan periode yang sama pada 2019 (YoY). Selanjutnya, sektor pertanian tetap mencatatkan kinerja cemerlang dengan menorehkan pertumbuhan paling tinggi dibanding sektor lainnya pada kuartal II 2020. Pada kuartal II 2020, sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dengan pencapaian 16,24% (q to q) dan secara year on year (y-o-y) sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19%.  Padahal, pandemi covid-19 belum juga usai dan sejumlah sektor lain pun masih cenderung terpuruk di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sampai 4,19% (q to q) dan 5,32% (y-o-y). Capaian sektor pertanian tersebut ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh paling tinggi yakni sebesar 9,23% (yoy). 

Melihat data dan fakta ini, sebagai negara agraris, Indonesia mesti jeli melihat peluang ini untuk memaksimalkan sektor pertanian tanpa meninggalkan aspek kesejahteraan bagi petani kecil di kampung-kampung itu. Inilah jalan berkoalisi dengan rakyat yang mestinya harus dipilih. Rajin turun ke lapangan dan dengarkan keluh kesah serta kebutuhan mereka.

*Wartawan media online Lingkar Muria. Artikel ini diikutkan dalam lomba menulis 2 dekade Partai Demokrat tahun 2021