Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PKB Pati Syukuran Perpres Pesantren Terbit

Syukuran potong tumpeng di kantor DPC PKB Pati atas terbitnya perpres pesantren


PATI – Rasa syukur terpancar setelah terbit Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pati bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati menggelar tasyakuran bersama, Sabtu (18/9/2021) di kantor DPC PKB.

Ketua DPC PKB Pati, Bambang Susilo, mengatakan bahwa lahirnya Perpres tersebut perlu disyukuri karena pihaknya merasa itu merupakan hasil perjuangan Fraksi PKB di DPR RI. Lahirnya Perpres ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Pesantren yang telah disahkan.

Bambang Susilo menyebut, dalam Perpres tersebut ada klausul pasal penting yang menyatakan bahwa pemerintah daerah membantu pesantren.

“Artinya itu sifatnya wajib. Kalau kata ‘dapat’ itu bisa tidak bisa iya. Tapi ini wajib Kami di Fraksi PKB DPRD akan menekan pemerintah untuk selalu mengalokasikan dana bantuan itu, baik melalui hibah atau item anggaran lain,” jelas pria yang juga menjadi Ketua Komisi A DPRD Pati ini.

Mengenai teknisnya, Bambang menyebut bahwa pihaknya masih menunggu dikeluarkannya peraturan menteri yang menindaklanjuti Perpres ini.

Ketua PCNU Pati, Kiai Yusuf Hasyim menambahkan, lahirnya Perpres ini dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada pesantren.

“Dan menurut saya itu memang kewajiban pemerintah untuk memberi bantuan. Karena pesantren tidak bisa dipungkiri kontribusinya sejak sebelum kemerdakaan sampai saat ini,” ungkap dia.

“Ini angin segar baru. Satu langkah maju penerjemahan terhadap UU Pesantren. Tapi kita juga masih membutuhkan peraturan menteri yang secara teknis tidak membebani pesantren,” tambah Kiai Yusuf.

Dia berharap, nantinya kalangan pesantren tidak perlu diributkan dengan persoalan administrasi yang terlalu berbelit.

Sementara itu Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU Pati, Muhammad Liwa’uddin, berharap agar tindak lanjut perpres ini bisa terus dikawal supaya memudahkan pesantren. Bukannya malah melahirkan aturan-aturan yang mempersulit.

“Pesantren selama ini sudah independen. Jangan sampai campur tangan pemerintah justru akan menjadikan pesantren mundur. Harapan kami PKB bisa mengawal Perpres ini supaya pesantren secara administratif bisa tertata dan betul-betul diperhatikan pemerintah,” tegasnya. (hus)