Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pentas Kesenian di Pati Belum Diperbolehkan Bupati

Pentas kesenian masih belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah kabupaten Pati dalam masa pandemi ini.

Bupati Pati Haryanto secara tegas belum mengizinkan pentas kesenian di masa pandemi Covid-19. Hal itu karena dapat memicu kerumunan masyarakat.

PATI - Bupati Pati Haryanto menggelar rapat bersama jajaran Forkopimda di Ruang Rapat Joyokusumo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Senin (18/10/2021). Rapat ini membahas mengenai izin untuk pertunjukan kesenian di tempat terbuka.

"Terkait permohonan dari para seniman, saya belum memberikan izin secara terbuka itu bukan tidak mendasar. Ada dasar hukumnya, yaitu Inmendagri yang kemudian kami turunkan menjadi Inbup. Kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan untuk sementara belum diizinkan," jelas Bupati Haryanto.

Karena itu Bupati meminta masyarakat dan kalangan seniman untuk memahami bahwa "belum diizinkan" tidak sama artinya dengan "tidak diizinkan".

"Kita harus sabar. Apalagi Pati ini masih level 3. Kalau nanti misalnya sudah turun level ya mungkin menjadi pertimbangan kita. Sekarang kan kita masih mengejar vaksinasi. Per hari ini baru 38 persen. Sementara yang lain sudah ada yang lebih dari 50 persen. Bahkan 70 persen," papar dia.

Haryanto menambahkan, pihaknya sebetulnya sudah mengakomodasi para seniman, memberikan solusi sementara berupa izin pementasan di gedung tertutup. Dengan jumlah pengunjung terbatas.

"Saya sudah berikan izin beberapa (pementasan). Antara lain di sejumlah hotel. Ada organ tunggal, ada band. Itu di gedung tertutup boleh karena jumlah (penontonnya) bisa dibatasi," kata dia.

"Kalau (pementasan di tempat) terbuka di mana pun belum ada. Saya sudah tanya pada teman-teman kepala daerah yang lain juga belum ada yang menyelenggarakan itu," imbuh Haryanto.

Ia menegaskan, seandainya ditemukan ada pihak tertentu yang menyelenggarakan pementasan di tempat terbuka pada masa PPKM level 3 di Pati ini, bisa dipastikan itu tidak berizin. Mereka bisa dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (hus)