Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PPP Kawal Pembentukan Perda Pesantren di Seluruh Indonesia

 

Halaqah pengasuh pesantren yang dihadiri Sekjen PPP Arwani Thomafi, di Kajen Margoyoso Pati.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP siap memfasilitasi dan mensupervisi Fraksi PPP DPRD se-Indonesia dalam pembuatan rancangan Perda Pesantren di daerah. 

PATI - Fraksi PPP DPRD se-Indonesia bakal mendapat fasilitasi dan supervisi dari DPP PPP dalam pembuatan rancangan perda pesantren. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi dalam acara Halaqoh Pengasuh Pondok Pesantren di Pesantren Matholiul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah, Minggu (16/1/2022).

Langkah ini dinilai penting. Mengingat berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren akan efektif jika tersedia Perda.

"DPP PPP akan memfasilitasi dan mensupervisi langsung Fraksi PPP DPRD dalam pembuatan Raperda Pesantren. Kami targetkan hingga Februari 2022 ini proses fasilitasi dan supervisi selesai," jelas Arwani dalam keterangan tertulis, Senin (17/1/2022) seperti dilansir dari detik.com.

Menurut politikus asal Kota Rembang ini, dengan cara tersebut diharapkan Perda Pesantren dapat segera terbit sehingga UU Pesantren dan Perpres Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren efektif di lapangan.

"Implementasi pendanaan pesantren yang bersumber dari Pemda harus dipayungi Perda. Makanya, keberadaan Perda Pesantren ini sangat penting," tegas pria yang akrab disapa Gus Arwani ini

Arwani menambahkan hingga awal tahun ini Perda Pesantren yang terbit di daerah-daerah masih sangat minim. Ia mencontohkan sejumlah daerah yang telah mengesahkan Perda Pesantren yakni Provinsi Jawa Barat, Kota Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Tasikmalaya.

"Sampai awal tahun 2022 ini belum banyak daerah yang memiliki Perda Pesantren. Karena itu kami mendorong percepatan pembahasan Perda Pesantren di daerah-daerah," imbuhnya.

Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren disebutkan salah satu sumber pendanaan pesantren berasal dari pemerintah daerah. Untuk mengefektifkan ketentuan tersebut dibutuhkan aturan turunan sebagai payung hukum bagi Pemda untuk menyalurkan bantuan kepada pondok pesantren. (yan)