Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Haryanto : BUMD Sehat Akhir Pemerintahan Tanpa Hutang

Bupati Pati Haryanto


Kondisi pemerintahan daerah Pati selama dua periode Bupati Haryanto cukup baik. Salah satu indikatornya adalah kondisi badan usaha milik daerah yang sehat, dan tanpa meninggalkan hutang.

PATI - Bupati Haryanto bersyukur selama dua periode kepemimpinannya tidak sampai meninggalkan utang daerah. Bahkan bisa "mewariskan" Bada Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rutin.

Untuk diketahui Haryanto akan mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Pati pada 22 Agustus 2022 mendatang.

“Saya cukup berbangga, saat nanti purnatugas, saya tidak meninggalkan utang (daerah). Ini harus dicatat,” kata dia dalam forum Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2023 di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (29/3/2022).

Haryanto menyebut, pada tahun pertama dan kedua ia menjabat sebagai bupati, pihaknya pernah mendapat penawaran utang dari Kementerian Keuangan dan Bank Jateng untuk pembangunan infrastruktur.

“Setelah paparan, saya hitung-hitung, daripada infrastruktur bagus tapi jadi beban yang melibatkan semua unsur, akhirnya saya tidak ambil (penawaran utang itu). Saya termasuk orang yang takut berurusan dengan utang,” ungkap dia.

Haryanto mengatakan, ia justru lebih fokus untuk membenahi BUMD yang ada.

“Perusahaan milik daerah in syaa Allah berikan dividen semua. Sekalipun sebelumnya susah payah,” kata dia.

BUMD Baik

Ia memberi contoh, BPR BKK Pati yang sebelumnya selalu merugi selama belasan tahun, setelah pihaknya melakukan pembenahan akhirnya kondisi berangsur membaik. BPR BKK Pati berhasil mencatatkan laba pada 2018 dan bisa membagikan dividen.

“Kemudian PDAM Tirta Bening dulu terpuruk. Saya (Pemda) ambil alih pada 2016 (sebelumnya dikelola pihak ketiga-red.). Akhirnya sekarang Perumda Air Minum Tirta Bening sudah berikan dividen. Tiap tahun tak kurang dari Rp 2-3 miliar,” paparnya.

Kondisi tak jauh berbeda, lanjut Haryanto, juga terjadi di Perumda Aneka Usaha.

“Kuncinya, jangan sampai perusahaan daerah dipakai untuk sapi perahan kepala daerah. Saya tidak pernah berlaku semacam itu.  Boleh dicek, diaudit. Ini clear, tidak ada masalah. Tidak ada utang, BUMD sehat semua, kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur. Di akhir masa tugas, saya bisa sajikan yang terbaik,” pungkasnya. (hus)